Tugas Kelompok
KEHIDUPAN EKONOMI RI
PASCA-PROKLAMASI SAMPAI DEMOKRASI LIBERAL
KATA PENGANTAR
Sembah
sujud penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan
hidayah-Nya sehingga makalah ini dapat terselesikan walaupun masih jauh dari
kesempurnaan.
Shalawat
dan taslim kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa
kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang.
Tak
lupa pula kami ucapkan banyak terima kasih kepada ;
1. Bapak
H. M. Thahir B., S. Pd., yang telah memberikan bantuan berupa dorongan sehingga
makalah ini dapat terselesaikan.
2. Orang
tua kami yang telah banyak memberikan dukungan sehingga makalh ini dapat
terselesaikan.
3. Teman-teman
sekalian yang telah memberikan bantuan dan semangat sehingga makalah ini dapat
terselasaikan.
Terakhir,
ucapan terimah kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu
dalam pembuatan makalah ini. Selain itu kami pun mengucapkan terimah kasih
kepada guru bapak H. M. Thahir B., S. Pd.,. Walaupun makalah ini jauh dari
kesempurnaan.
Watampone,
14 maret 2012
Penulis
Kelompok 1
DAFTAR ISI
Halaman Judul
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR
BELAKANG 1
B. RUMUSAN
MASALAH 2
BAB II PEMBAHASAN
A. Menjelaskan kebijakan sementara pemerintah
dalam hidup ekonomi pasca proklamasi. 6
B. Menjelaskan
tujuan belada melakukan blockade
ekonomi pasca proklamasi. 9
C. menuliskan beberapa upaya pemerintah
RI
untuk
mengatasi kekacauan dibidang ekonomi. 10
D. Menjelaskan yang dimaksud uang ORI
dan
bagaimana penggunaanya. 14
BAB III PENUTUP
A. KESIMPULAN 16
B. SARAN 17
DAFTAR PUSTAKA 18
BAB I
PENDAHULUAN
A.
LATAR
BELAKANG
Kondisi perekonomian Indonesia di awal
kemerdekaan dalam keadaan sulit sebab bangsa Indonesia belum memiliki mata uang
sendiri. Untuk sementara pemerintah RI menetapkan berlakunya tiga mata uang di
Indonesia antara lain, mata uang de
Javache Bank , mata uang Hindia Belanda, dan mata uang penduduk Jepang.
Dengan itu pemerintah mangeluarkan uang ORI (Oeang Republik Indonesia).
Ada beberapa sebab kondisi ekonomi
Indonesia di awal kemerdekaan mengalami kemerosotan adalah sebagai berikut :
a. Peredaran
mata uang Jepang yang tidak terkendali.
b. Diedarkan
uang cadangan sebesar 2.3 miliar.
c. Kas
Negara kosong.
d. Pajak
dan bea masuk sangan berkurang.
e. Hasil
prodoksi pertanian dan perkebunan tidak dapat diekspor.
Dalam mengatasi kondisi perekonomian
yang makin memburuk, pemerintah mengambil langkah-langkah sebagai berikut ;
-
Pinjaman Nasional
-
Konferensi Ekonomi, Februari 1946
-
Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) pada tanggal
19 Januari 1947
-
Rencana Kasimo (Kasimo Plan)
-
Persatuan Tenaga
Ekonomi (PTE)
B.
RUMUSAN
MASALAH
1. Menjelaskan
kebijakan sementara pemerintah dalam hidup ekonomi pasca proklamasi
2. Menjelaskan
tujuan belada melakukan blockade ekonomi pasca proklamasi.
3. menuliskan beberapa upaya pemerintah
RI untuk mengatasi kekacauan dibidang ekonomi.
4. Menjelaskan yang dimaksud uang ORI
dan bagaimana penggunaanya
BAB 2
PEMBAHASAN
A.
Menjelaskan
kebijakan sementara pemerintah dalam hidup ekonomi pasca proklamasi !
Kondisi perekonomian Indonesia di awal
kemerdekaan dalam keadaan sulit sebab bangsa Indonesia belum memiliki mata uang
sendiri. Untuk sementara pemerintah RI menetapkan berlakunya tiga mata uang di
Indonesia antara lain, mata uang de
Javache Bank , mata uang Hindia Belanda, dan mata uang penduduk Jepang.
Ada beberapa sebab kondisi ekonomi
Indonesia di awal kemerdekaan mengalami kemerosotan adalah sebagai berikut :
f. Peredaran
mata uang Jepang yang tidak terkendali.
g. Diedarkan
uang cadangan sebesar 2.3 miliar.
h. Kas
Negara kosong.
i.
Pajak dan bea masuk
sangan berkurang.
j.
Hasil prodoksi
pertanian dan perkebunan tidak dapat diekspor.
Dalam mengatasi kondisi perekonomian yang makin
memburuk, pemerintah mengambil langkah-langkah sebagai berikut.
a. Mengangkan
Ir. Suharman sebagai Menteri Keuangan, mengusulkan pada Badan Pekerjaan Komite
Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) untuk mlaksanakan pinjaman nasional.
Pinjaman nasional merupakan upayah pemerintah RI unutk mengumpulkan dana dari
masyarakat unutk menyelanggarakn pemerintahan. Usul ini diterima BP-KNIP
sebagai salah satu solusi dari krisis ekonomi. Pinjaman nasional dilakukan pada
bulan juli 1946. Rakyat harus menytor uangnya ke Bank Tabunagn Pos atau
rumah-rumah penggadaian. Upayah penyetoran pada tahap awal berhasil
mengumpulkan dana sebesar Rp.500.000.000,00. Dana yang dosetor oloeh rakyat
Indonesia akan dikembalakan selama 40 tahun.
b. Pada
tanggal 1 Oktober 1946 dikeluarkan UU No. 17 Tahun 1946 tentang Pengeluaran
Uang Kertas Republik Indonesia yang kemudian dikenal dengan Oeang Republik
Indonesia (ORI). Pada tanggal 25 Oktober 1946 diatur dengan dasar pertukarannya
dengan UU No. 19 Tahun 1946, yakni 50 rupiah uang Jepang disamakan 1 rupiah
ORI, dan diluar Jawa dan Madura 100 rupiah uang Jepang sama dengan 1 rupiah
ORI.
c. Setelah
menerbitkan ORI , pemerintah RI kemudian mendirikan suatu bank yang fngsiny
sebagai pengatur nelai tukar uang pendudukan Jepang dan ORI . Bank tersebut
adalah bank Negara Indonesia (BNI) yang didirikan 1 November 1946. Bank ini
pada awalnya adalah sebuah yayasan pusat bank yang didirikan oleh Margono
Djojohadikusumo pada bulan Juli 1946 . tugas BNI kemudian di alihkan pada Bank
Indonesia sejak tahun 1953, setelah dilakukan nasionalisasi terhadap De Javasche Bank .
d. Pada
bulan februari 1946 pemerintah melakukan konfrensi ekonomi yang menghasilkan
konsepsi sebagai berikut .
1) Bahan
makann akan di tandatngani Badan Pengawasan Makan Rakyat yang kemudian menjadi
Badan Persediaan dan Pembahagian Bahan Makanan(PPBM).
2) Meningkatkan
produksi perkebunan diawasi langsung pemerintah.
3) Dibentuk
Badan Perencanaan Ekonomi oleh Menteri Kemakmuran dr.A.K. Gani pada tanggal 19
Januari 1947.
Hasil sidang BPE memutuskan Rencana Pembangunan
sepuluh tahun rencana pertama yang
dikemukakan yaitu sebagai berikut.
1) Semua
bangunan umum, perkebunan, dan industri yang telah ada sebelum menjadi milik
Negara.
2) Bengunan
vital yang bersifat umum milik asing dinasoinalisasikan dengan pembayaran ganti
rugi .
3) Perusahaan
milik Jepang akan disita sebagai ganti rugi terhadap RI.
4) Perusahaan
modal asing swasta lainya dikembaliakan kepada yang berhak sesudah diadakan
perjanjian RI dengan Belanda .
e. Menteri
Persediaan Makanan Rakyat , I.J. Kasimo membuat rencana kima tahunan, yaitu
sebagai berikut :
1) Memperbanyak
kebun bibit dan padi unggul.
2) Penanaman
kembali lahan-lahan kosong di Sumatra.
3) Pencegahan penyembelihan hewan yang berperan
dalam pertanian.
4) Mengadakan
teransmigrasi 20 juta penduduk Pulau Jawa ke Sumatra dalam waktu 15 tahun.
Rencana Kasimo ini sesuai dengan Rekonstruksi dan
Rasionalisasi (RERA)angakatan perang pada tahun 1948. Tetapi rencan Kasimo
tidak berhasil dilaksanakan dengan baik, karena situasi politik yang tidak
stabil dan adanya Agresi Militer Belanda II.
f. Pelaksanaan
program Rekonstruksi dan Rasionalisasi
(Rera)
g. Pemerintah
mendorong para pengusaha swasta ikut serta dalam perkembangan ekonomi nasional
dengan mengaktifkan kembali Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE).
h. Gabungan
Saudagar Indonesia Daerah Aceh (GASIDA) diaktifkan kembali dalam rangka
menegakkan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, pada masa Kabinet Djuanda berusaha
memperbaiki ekonomi dengan menggunakan MUNAP (Musyawarah Nasional Pembangunan).
i.
Nasionaliasasi De Javasche Bank Indonesia . Sebelum
kita membicarakan nasionalisasi De
Javasche Bank, kita ketahui bahwa usaha pemeritah RI dalam memperbaiki
ekonomi dan keuangan dengan membentuk bank Negara Indonesia (BNI) pada tanggal
1 November 1946, yang berawal dari sebuah yayasan pusat Bank yang didirikan
Kuli 1946 di bawah Margono Joyohadikoesoemo, yang sebelumnya telah dirintis
BRI.
Selanjutnya,
pada akhir tahun 1951 kebijakan ekonomi keuangan ditijau kembali sesudah
nasionalisasi De Javasche Bank menjadi
bank Indonesia . cabinet Soekiman akhirnya menasionalisasikan De Javasche Bank yang sebelumnya milik
Belanda , kemudian dinasionalisasikan menjadi milik Republik Indonesia.
Adapun proses
nasionalisasinya adalah sebagai berikut.
1) Dibentuk
panitia nasionalisasi De Javasche Bank pada
tanggal 19 Juni 1951 berdsarkan keputusan Pemerintah No. 118 Tahun 1951 tanggal
2 Juni 1951.
2) Tugas
panitia mengajukan usul rencana nasionalisasi.
B.
Menjelaskan
tujuan belada melakukan blockade ekonomi pasca proklamasi !
Adanya blokade ekonomi oleh Belanda
sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI.
Blokade laut ini dimulai pada bulan
November 1945 ini, menutup pintu keluar-masuk perdagangan RI. Adapun alasan
pemerintah Belanda melakukan blokade ini adalah:
v Untuk mencegah dimasukkannya senjata
dan peralatan militer ke Indonesia;
v Mencegah dikeluarkannya hasil-hasil
perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya;
v Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan
yang dilakukan oleh orang bukan Indonesia.
C.
menuliskan beberapa upaya pemerintah
RI untuk mengatasi kekacauan dibidang ekonomi!
USAHA-USAHA MENGATASI KESULITAN
EKONOMI
Pada awal kemerdekaan masih belum
sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru mulai Pebruari 1946,
pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi
yang mendesak. Upaya-upaya itu diantaranya sebagai berikut :
1. Pinjaman Nasional
Program Pinjaman Nasional ini
dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. lr. Surachman dengan persetujuan
BP-KNIP. Pinjaman Nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun.
Besar pinjaman yang dilakukan pada bulan Juli 1946 sebesar Rp.
1.000.000.000,00. Pada tahun pertama berhasil dikumpulkan uang sejumlah Rp. 500.000.000,00.
Sukses yang dicapai ini menunjukkan besarnya dukungan dan kepercayaan rakyat
kepada Pemerintah RI.
2. Konferensi Ekonomi, Februari 1946
Konferensi ini dihadiri oleh para
cendekiawan, para gubernur dan para pejabat lainnya yang bertanggungjawab
langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri
Kemakmuran, Ir. Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini adalah
untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah
ekonomi yang mendesak, seperti :
a.
masalah produksi dan distribusi makanan
Dalam masalah produksi dan
distribusi bahan makanan disepakati bahwa sistem autarki lokal sebagai
kelanjutan dari sistem ekonomi perang Jepang, secara berangsur-angsur akan
dihapuskan dan diganti dengan sistem desentralisasi.
b. masalah sandang
Mengenai masalah sandang disepakati
bahwa Badan Pengawasan Makanan Rakyat diganti dengan Badan Persediaan
dan Pembagian Makanan (PPBM) yang dipimpin oleh dr. Sudarsono dan
dibawah pengawasan Kementerian Kemakmuran. PPBM dapat dianggap sebagai awal
dari terbentuknya Badan Urusan Logistik (Bulog).
c.
status dan administrasi perkebunan-perkebunan
Mengenai masalah penilaian kembali
status dan administrasi perkebunan yang merupakan perusahaan vital bagi RI,
konferensi ini menyumbangkan beberapa pokok pikiran. Pada masa Kabinet Sjahrir,
persoalan status dan administrasi perkebunan ini dapat diselesaikan. Semua
perkebunan dikuasai oleh negara dengan sistem sentralisasi di bawah pengawasan
Kementerian Kemakmuran.
Konferensi Ekonomi kedua diadakan di
Solo pada tanggal 6 Mei 1946. Konferensi kedua ini membahas masalah
perekonomian yang lebih luas, seperti program ekonomi pemerintah, masalah
keuangan negara, pengendalian harga, distribusi dan alokasi tenaga manusia.
Dalam konferensi ini Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta memberikan
saran-saran yang berkaitan dengan masalah rehabilitasi pabrik gula. Hal ini
disebabkan gula merupakan bahan ekspor yang penting, oleh karena itu
pengusahaannya harus dikuasai oleh negara. Hasil ekspor ini diharapkan dapat
dibelikan atau ditukar dengan barang-barang lainnya yang dibutuhkan RI. Saran
yang disampaikan oleh Wakil Presiden ini dapat direalisasikan pada tanggal 21
Mei 1946 dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara (BPPGN)
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3/1946. Peraturan tersebut disempurnakan
melalui Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1946, tanggal 6 Juni 1946 mengenai
pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).
4. Pembentukan Planning Board
(Badan Perancang Ekonomi) pada tanggal 19 Januari 1947
Pembentukan Badan ini atas inisiatif
Menteri Kemakmuran, dr. A.K. Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang
bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3
tahun. Sesudah Badan Perancang ini bersidang, A.K. Gani mengumumkan
Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun. Untuk mendanai Rencana Pembangunan ini
terbuka baik bagi pemodal dalam negeri maupun bagi pemodal asing. Untuk
menampung dana pembangunan tersebut pemerintah akan membentuk Bank
Pembangunan.
Pada bulan April 1947, Badan
Perancang ini diperluas menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi
yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Moh. Hatta, sedangkan A.K.
Gani sebagai wakilnya. Panitia ini bertugas mempelajari, mengumpulkan data dan memberikan
saran kepada pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi dan dalam rangka
melakukan perundingan dengan pihak Belanda.
Semua hasil pemikiran ini belum
berhasil dilaksanakan dengan baik, karena situasi politik dan militer yang
tidak memungkinkan. Agresi Militer Belanda mengakibatkan sebagian besar daerah
RI yang memiliki potensi ekonomi baik, jatuh ke tangan Belanda. Wilayah RI
tinggal beberapa keresidenan di Jawa dan Sumatera yang sebagian besar tergolong
sebagai daerah minus dan berpenduduk padat. Pecahnya Pemberontakan PKI Madiun
dan Agresi Militer Belanda II mengakibatkan kesulitan ekonomi semakin memuncak.
4. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan
Perang (RERA) pada tahun 1948.
Program yang diprakarsai oleh Wakil
Presiden Drs. Moh. Hatta ini, dimaksudkan untuk mengurangi beban negara
dalam bidang ekonomi, disamping meningkatkan efesiensi. Rasionalisasi ini
meliputi penyempurnaan administrasi negara, Angkatan Perang dan aparat
ekonomi. Sejumlah satuan Angkatan Perang dikurangi secara dratis.
Selanjutnya tenaga-tenaga bekas Angkatan Perang ini disalurkan ke bidang-bidang
produktif dan diurus oleh Kementerian Pembangunan dan Pemuda.
5. Rencana Kasimo (Kasimo
Plan)
Program ini disusun oleh Menteri
Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Pada dasarnya program ini berupa
Rencana Produksi Tiga Tahun, 1948-1950 mengenai usaha swasembada pangan
dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk mningkatkan produksi
bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan agar :
a. menanami tanah-tanah kosong di
Sumatera timur seluas 281.277 ha
b. di Jawa dilakkan intensifikasi
dengan menanam bibit unggul
c. pencegahan penyembelihan hewan-hewan
yang berperan penting bagi produksi pangan.
d. disetiap desa dibentuk kebun-kebun
bibit.
e. tranmigrasi.
5. Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE)
Organisasi yang dipimpin B.R.
Motik ini, bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha
swasta. Dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat dan melenyapkan
individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh
ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Pemerintah menganjurkan agar pemerintah
daerah usaha-usaha yang dilakukan oleh PTE. Akan tetapi nampaknya PTE tidak
dapat berjalan dengan baik. PTE hanya mampu mendirikan Bank PTE di Yogyakarta
dengan modal awal Rp. 5.000.000. Kegiatan PTE semakin mundur akibat dari Agresi
Militer Belanda.
Selain PTE perdagangan swasta
lainnya yang juga membantu usaha ekonomi pemerintah adalah Banking and
Trading Corporation (Perseroan Bank dan Perdagangan).
D.
Menjelaskan yang dimaksud uang ORI
dan bagaimana penggunaanya !
Oeang Republik Indonesia (ORI) Emisi I (depan/belakang)
Oeang Republik Indonesia atau ORI adalah mata uang pertama
yang dimiliki Republik Indonesia
setelah merdeka. Pemerintah memandang perlu untuk mengeluarkan uang sendiri
yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah tapi juga sebagai
lambang utama negara merdeka. Resmi beredar pada 30 Oktober 1946, ORI tampil
dalam bentuk uang kertas bernominal satu sen dengan gambar muka keris terhunus dan
gambar belakang teks undang-undang. ORI ditandatangani Menteri Keuangan saat itu A.A. Maramis. Pada hari itu juga dinyatakan bahwa uang Jepang dan uang Javasche Bank tidak berlaku lagi. ORI pertama dicetak oleh Percetakan Canisius dengan desain sederhana dengan dua warna dan memakai pengaman
serat halus.
Presiden Soekarno menjadi
tokoh yang paling sering tampil dalam desain uang kertas ORI dan uang kertas
Seri ORI II yang terbit di Jogjakarta pada 1 Januari 1947, Seri ORI III
di Jogjakarta pada 26 Juli 1947,
Seri ORI Baru di Jogjakarta pada 17 Agustus 1949, dan Seri Republik
Indonesia Serikat (RIS) di
Jakarta pada 1 Januari 1950.Meski masa peredaran ORI cukup singkat, namun ORI
telah diterima di seluruh wilayah Republik Indonesia dan ikut menggelorakan
semangat perlawanan terhadap penjajah. Pada Mei 1946, saat suasana di Jakarta
genting, maka Pemerintah RI memutuskan untuk melanjutkan pencetakan ORI di
daerah pedalaman, seperti di Jogjakarta, Surakarta dan Malang.Namun peredaran ORI tersebut sangat terbatas dan tidak mencakup seluruh
wilayah Republik Indonesia. Di Sumatera yang beredar adalah mata uang Jepang.
Pada 8 April 1947 Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah URIPS-Uang Republik Indonesia Propinsi
Sumatera.
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Dengan mengetahui kehidupan ekonomi
RI pasca- proklamasi sampai demokrasi Liberal, kami dapat menarik kesimpulan
bahwa
1.
Kondisi perekonomian Indonesia
di awal kemerdekaan dalam keadaan sulit sebab bangsa Indonesia belum memiliki
mata uang sendiri. Untuk sementara pemerintah RI menetapkan berlakunya tiga
mata uang di Indonesia antara lain, mata uang de Javache Bank , mata uang Hindia Belanda, dan mata uang penduduk
Jepang.
2.
Tujuan belanda melakukan
blockade ekonomi pasca proklamasi
-
Untuk mencegah dimasukkannya
senjata dan peralatan militer ke Indonesia;
-
Mencegah dikeluarkannya
hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya;
-
Melindungi bangsa Indonesia
dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang bukan Indonesia.
3.
Upaya pemerintah RI untuk
mengatasi kekacauan dibidang ekonomi
-
Pinjaman Nasional
-
Konferensi Ekonomi, Februari 1946
-
Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) pada tanggal
19 Januari 1947
-
Rencana Kasimo (Kasimo Plan)
-
Persatuan Tenaga
Ekonomi (PTE)
4.
Pengertian uang ORI dan
bagaimana penggunaanya
Oeang Republik Indonesia atau ORI
adalah mata uang pertama yang dimiliki Republik Indonesia
setelah merdeka. Pemerintah memandang perlu untuk mengeluarkan uang sendiri
yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah tapi juga sebagai
lambang utama negara merdeka.
B. SARAN
Walaupun makalah ini jauh dari kesempurnaan kami menginginkan saran,
kritik, dan tanggapan anda yang dapat dijadikan pelajaran bagi kami.
DAFTAR PUSTAKA
Supriatna Nana. 2006. Sejarah untuk
kelas XI sekolah manengah atas program ilmu pengetahuan alam.Bandung: Grafindo
Media Pratama.
