sejarah kelompok 1 kelas xi ipa 2

1.      Menjelaskan kebijakan sementara pemerintah dalam hidup ekonomi pasca proklamasi !

Kondisi perekonomian Indonesia di awal kemerdekaan dalam keadaan sulit sebab bangsa Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. Untuk sementara pemerintah RI menetapkan berlakunya tiga mata uang di Indonesia antara lain, mata uang de Javache Bank , mata uang Hindia Belanda, dan mata uang penduduk Jepang.

Ada beberapa sebab kondisi ekonomi Indonesia di awal kemerdekaan mengalami kemerosotan adalah sebagai berikut :

a.      Peredaran mata uang Jepang yang tidak terkendali.

b.      Diedarkan uang cadangan sebesar 2.3 miliar.

c.       Kas Negara kosong.

d.      Pajak dan bea masuk sangan berkurang.

e.      Hasil prodoksi pertanian dan perkebunan tidak dapat diekspor.

Dalam mengatasi kondisi perekonomian yang makin memburuk, pemerintah mengambil langkah-langkah sebagai berikut.

a.      Mengangkan Ir. Suharman sebagai Menteri Keuangan, mengusulkan pada Badan Pekerjaan Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) untuk mlaksanakan pinjaman nasional. Pinjaman nasional merupakan upayah pemerintah RI unutk mengumpulkan dana dari masyarakat unutk menyelanggarakn pemerintahan. Usul ini diterima BP-KNIP sebagai salah satu solusi dari krisis ekonomi. Pinjaman nasional dilakukan pada bulan juli 1946. Rakyat harus menytor uangnya ke Bank Tabunagn Pos atau rumah-rumah penggadaian. Upayah penyetoran pada tahap awal berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp.500.000.000,00. Dana yang dosetor oloeh rakyat Indonesia akan dikembalakan selama 40 tahun.

b.      Pada tanggal 1 Oktober 1946 dikeluarkan UU No. 17 Tahun 1946 tentang Pengeluaran Uang Kertas Republik Indonesia yang kemudian dikenal dengan Oeang Republik Indonesia (ORI). Pada tanggal 25 Oktober 1946 diatur dengan dasar pertukarannya dengan UU No. 19 Tahun 1946, yakni 50 rupiah uang Jepang disamakan 1 rupiah ORI, dan diluar Jawa dan Madura 100 rupiah uang Jepang sama dengan 1 rupiah ORI.

c.       Setelah menerbitkan ORI , pemerintah RI kemudian mendirikan suatu bank yang fngsiny sebagai pengatur nelai tukar uang pendudukan Jepang dan ORI . Bank tersebut adalah bank Negara Indonesia (BNI) yang didirikan 1 November 1946. Bank ini pada awalnya adalah sebuah yayasan pusat bank yang didirikan oleh Margono Djojohadikusumo pada bulan Juli 1946 . tugas BNI kemudian di alihkan pada Bank Indonesia sejak tahun 1953, setelah dilakukan nasionalisasi terhadap De Javasche Bank .

d.      Pada bulan februari 1946 pemerintah melakukan konfrensi ekonomi yang menghasilkan konsepsi sebagai berikut .

1)      Bahan makann akan di tandatngani Badan Pengawasan Makan Rakyat yang kemudian menjadi Badan Persediaan dan Pembahagian Bahan Makanan(PPBM).

2)      Meningkatkan produksi perkebunan diawasi langsung pemerintah.

3)      Dibentuk Badan Perencanaan Ekonomi oleh Menteri Kemakmuran dr.A.K. Gani pada tanggal 19 Januari 1947.

Hasil sidang BPE memutuskan Rencana Pembangunan sepuluh tahun  rencana pertama yang dikemukakan yaitu sebagai berikut.

1)      Semua bangunan umum, perkebunan, dan industri yang telah ada sebelum menjadi milik Negara.

2)      Bengunan vital yang bersifat umum milik asing dinasoinalisasikan dengan pembayaran ganti rugi .

3)      Perusahaan milik Jepang akan disita sebagai ganti rugi terhadap RI.

4)      Perusahaan modal asing swasta lainya dikembaliakan kepada yang berhak sesudah diadakan perjanjian RI dengan Belanda . 

e.      Menteri Persediaan Makanan Rakyat , I.J. Kasimo membuat rencana kima tahunan, yaitu sebagai berikut :

1)      Memperbanyak kebun bibit dan padi unggul.

2)      Penanaman kembali lahan-lahan kosong di Sumatra.

3)       Pencegahan penyembelihan hewan yang berperan dalam pertanian.

4)      Mengadakan teransmigrasi 20 juta penduduk Pulau Jawa ke Sumatra dalam waktu 15 tahun.

Rencana Kasimo ini sesuai dengan Rekonstruksi dan Rasionalisasi (RERA)angakatan perang pada tahun 1948. Tetapi rencan Kasimo tidak berhasil dilaksanakan dengan baik, karena situasi politik yang tidak stabil dan adanya Agresi Militer Belanda II.

f.        Pelaksanaan program Rekonstruksi dan Rasionalisasi  (Rera)

g.      Pemerintah mendorong para pengusaha swasta ikut serta dalam perkembangan ekonomi nasional dengan mengaktifkan kembali Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE).

h.      Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (GASIDA) diaktifkan kembali dalam rangka menegakkan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, pada masa Kabinet Djuanda berusaha memperbaiki ekonomi dengan menggunakan MUNAP (Musyawarah Nasional Pembangunan).

i.        Nasionaliasasi De Javasche Bank Indonesia . Sebelum kita membicarakan nasionalisasi De Javasche Bank, kita ketahui bahwa usaha pemeritah RI dalam memperbaiki ekonomi dan keuangan dengan membentuk bank Negara Indonesia (BNI) pada tanggal 1 November 1946, yang berawal dari sebuah yayasan pusat Bank yang didirikan Kuli 1946 di bawah Margono Joyohadikoesoemo, yang sebelumnya telah dirintis BRI.

Selanjutnya, pada akhir tahun 1951 kebijakan ekonomi keuangan ditijau kembali sesudah nasionalisasi De Javasche Bank menjadi bank Indonesia . cabinet Soekiman akhirnya menasionalisasikan De Javasche Bank yang sebelumnya milik Belanda , kemudian dinasionalisasikan menjadi milik Republik Indonesia.

Adapun proses nasionalisasinya adalah sebagai berikut.

1)      Dibentuk panitia nasionalisasi De Javasche Bank pada tanggal 19 Juni 1951 berdsarkan keputusan Pemerintah No. 118 Tahun 1951 tanggal 2 Juni 1951.

2)      Tugas panitia mengajukan usul rencana nasionalisasi.

2.      Menjelaskan tujuan belanda melakukan blockade ekonomi pasca proklamasi !

Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI.

Blokade laut ini dimulai pada bulan November 1945 ini, menutup pintu keluar-masuk perdagangan RI. Adapun alasan pemerintah Belanda melakukan blokade ini adalah:

&  Untuk mencegah dimasukkannya senjata dan peralatan militer ke Indonesia;

&  Mencegah dikeluarkannya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya;

&  Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang bukan Indonesia.

3.      Menuliskan beberapa upaya pemerintah RI untuk mengatasi kekacauan dibidang ekonomi!

 Pada awal kemerdekaan masih belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru mulai Pebruari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya itu diantaranya sebagai berikut :

…   Pinjaman Nasional

Program Pinjaman Nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. lr. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP. Pinjaman Nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Besar pinjaman yang dilakukan pada bulan Juli 1946 sebesar Rp. 1.000.000.000,00. Pada tahun pertama berhasil dikumpulkan uang sejumlah Rp. 500.000.000,00. Sukses yang dicapai ini menunjukkan besarnya dukungan dan kepercayaan rakyat kepada Pemerintah RI.

…  Konferensi Ekonomi

Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur dan para pejabat lainnya yang bertanggungjawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, Ir. Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini adalah untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti :

a.      masalah produksi dan distribusi makanan

Dalam masalah produksi dan distribusi bahan makanan disepakati bahwa sistem autarki lokal sebagai kelanjutan dari sistem ekonomi perang Jepang, secara berangsur-angsur akan dihapuskan dan diganti dengan sistem desentralisasi.

b.      masalah sandang

Mengenai masalah sandang disepakati bahwa Badan Pengawasan Makanan Rakyat diganti dengan Badan Persediaan dan Pembagian Makanan (PPBM) yang dipimpin oleh dr. Sudarsono dan dibawah pengawasan Kementerian Kemakmuran. PPBM dapat dianggap sebagai awal dari terbentuknya Badan Urusan Logistik (Bulog).

c.       status dan administrasi perkebunan-perkebunan

Mengenai masalah penilaian kembali status dan administrasi perkebunan yang merupakan perusahaan vital bagi RI, konferensi ini menyumbangkan beberapa pokok pikiran. Pada masa Kabinet Sjahrir, persoalan status dan administrasi perkebunan ini dapat diselesaikan. Semua perkebunan dikuasai oleh negara dengan sistem sentralisasi di bawah pengawasan Kementerian Kemakmuran.

Konferensi Ekonomi kedua diadakan di Solo pada tanggal 6 Mei 1946. Konferensi kedua ini membahas masalah perekonomian yang lebih luas, seperti program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi dan alokasi tenaga manusia. Dalam konferensi ini Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta memberikan saran-saran yang berkaitan dengan masalah rehabilitasi pabrik gula. Hal ini disebabkan gula merupakan bahan ekspor yang penting, oleh karena itu pengusahaannya harus dikuasai oleh negara. Hasil ekspor ini diharapkan dapat dibelikan atau ditukar dengan barang-barang lainnya yang dibutuhkan RI. Saran yang disampaikan oleh Wakil Presiden ini dapat direalisasikan pada tanggal 21 Mei 1946 dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara (BPPGN) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3/1946. Peraturan tersebut disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1946, tanggal 6 Juni 1946 mengenai pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).

…  Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) pada tanggal 19 Januari 1947

Pembentukan Badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran, dr. A.K. Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun. Sesudah Badan Perancang ini bersidang, A.K. Gani mengumumkan Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun. Untuk mendanai Rencana Pembangunan ini terbuka baik bagi pemodal dalam negeri maupun bagi pemodal asing. Untuk menampung dana pembangunan tersebut pemerintah akan membentuk Bank Pembangunan.

Pada bulan April 1947, Badan Perancang ini diperluas menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Moh. Hatta, sedangkan A.K. Gani sebagai wakilnya. Panitia ini bertugas mempelajari, mengumpulkan data dan memberikan saran kepada pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi dan dalam rangka melakukan perundingan dengan pihak Belanda.

Semua hasil pemikiran ini belum berhasil dilaksanakan dengan baik, karena situasi politik dan militer yang tidak memungkinkan. Agresi Militer Belanda mengakibatkan sebagian besar daerah RI yang memiliki potensi ekonomi baik, jatuh ke tangan Belanda. Wilayah RI tinggal beberapa keresidenan di Jawa dan Sumatera yang sebagian besar tergolong sebagai daerah minus dan berpenduduk padat. Pecahnya Pemberontakan PKI Madiun dan Agresi Militer Belanda II mengakibatkan kesulitan ekonomi semakin memuncak.

…  Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (RERA) pada tahun 1948.

Program yang diprakarsai oleh Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta ini, dimaksudkan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi, disamping meningkatkan efesiensi. Rasionalisasi ini meliputi penyempurnaan administrasi negara, Angkatan Perang dan aparat ekonomi.  Sejumlah satuan Angkatan Perang dikurangi secara dratis. Selanjutnya tenaga-tenaga bekas Angkatan Perang ini disalurkan ke bidang-bidang produktif dan diurus oleh Kementerian Pembangunan dan Pemuda.

…  Rencana Kasimo (Kasimo Plan)

Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Pada dasarnya program ini berupa Rencana Produksi Tiga Tahun, 1948-1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk mningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan agar :

a.      menanami tanah-tanah kosong di Sumatera timur seluas 281.277 ha

b.      di Jawa dilakkan intensifikasi dengan menanam bibit unggul

c.       pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan.

d.      disetiap desa dibentuk kebun-kebun bibit.

e.      tranmigrasi.

…  Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE)

Organisasi yang  dipimpin B.R. Motik ini, bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Pemerintah menganjurkan agar pemerintah daerah usaha-usaha yang dilakukan oleh PTE. Akan tetapi nampaknya PTE tidak dapat berjalan dengan baik. PTE hanya mampu mendirikan Bank PTE di Yogyakarta dengan modal awal Rp. 5.000.000. Kegiatan PTE semakin mundur akibat dari Agresi Militer Belanda.

Selain PTE perdagangan swasta lainnya yang juga membantu usaha ekonomi pemerintah adalah Banking and Trading Corporation (Perseroan Bank dan Perdagangan).

4.      Menjelaskan yang dimaksud uang ORI dan bagaimana penggunaanya !

Oeang Republik Indonesia atau ORI adalah mata uang pertama yang dimiliki Republik Indonesia setelah merdeka. Pemerintah memandang perlu untuk mengeluarkan uang sendiri yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah tapi juga sebagai lambang utama negara merdeka. Resmi beredar pada 30 Oktober 1946, ORI tampil dalam bentuk uang kertas bernominal satu sen dengan gambar muka keris terhunus dan gambar belakang teks undang-undang. ORI ditandatangani Menteri Keuangan saat itu A.A. Maramis. Pada hari itu juga dinyatakan bahwa uang Jepang dan uang Javasche Bank tidak berlaku lagi. ORI pertama dicetak oleh Percetakan Canisius dengan desain sederhana dengan dua warna dan memakai pengaman serat halus.

Presiden Soekarno menjadi tokoh yang paling sering tampil dalam desain uang kertas ORI dan uang kertas Seri ORI II yang terbit di Jogjakarta pada 1 Januari 1947, Seri ORI III di Jogjakarta pada 26 Juli 1947, Seri ORI Baru di Jogjakarta pada 17 Agustus 1949, dan Seri Republik Indonesia Serikat (RIS) di Jakarta pada 1 Januari 1950.Meski masa peredaran ORI cukup singkat, namun ORI telah diterima di seluruh wilayah Republik Indonesia dan ikut menggelorakan semangat perlawanan terhadap penjajah. Pada Mei 1946, saat suasana di Jakarta genting, maka Pemerintah RI memutuskan untuk melanjutkan pencetakan ORI di daerah pedalaman, seperti di Jogjakarta, Surakarta dan Malang.Namun peredaran ORI tersebut sangat terbatas dan tidak mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia. Di Sumatera yang beredar adalah mata uang Jepang. Pada 8 April 1947 Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah URIPS-Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatera.