KONSEP SEJARAH

1.        Mengetahui 4 macam sistem ekonomi pada masa demokrasi liberal

Jawab :

a.         Nasionalisasi De javasche Bank

Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada tanggal 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.

b.         Sistem Ekonomi Gerakan Benteng

Program Benteng adalah suatu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar dapat bersaing dengan perusahaan impor asing dengan cara membatasi impor barang barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya kepada importir pribumi dan memberikan kredit pada perusahaan perusahaan pribumi agar dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang lebih konsumtif dan tidak bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi.

c.         Sistem Ali-Baba

Sistem ekonomi Ali-Baba yaitu kerjasama antara pengusaha nonpribumi dan pengusaha pribumi. Pengusaha nonpribumi diwajibkan memberikan latihan latihan pada pengusaha pribumi dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman.

d.         Rencana Soemitro

Pemerintahan kabinet Natsir dalam priode yang sama, mngeluarkan kebijakan untuk memperbaiki keadaan ekonomi, terutama dibidang industri. Kebijakan industrialisme dikenal sebagai rencana Soemitro.

2.        Mengetahui mengapa pemerintah mengeluarkan liberisasi undang-undang  Nasionalisasi De javasche Bank

Jawab :

Nasinalisasi De javasche  Bank menjadi Bank Indonesia  dilaksanakan pada masa Kabinet sukiman ( April 1951-Februari 1952 ). Kebijakan tersebut dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nasionalisasi de javasche Bank No. 24 Tahun 1951 pada 5 Desember 1951.  Pemerintah memberhentikan  presiden de javasche Bank yang lama, yaitu Dr.Howink dan mengangkat Mr. syafrudin Prawiranegara  sebagai presiden de javasche Bank  yang baru berdasarkan keputusan presiden RI NO. 123 pada 12 juli 1951.

Sementara itu , perubahan nama de javasche Bank menjadi Bank Indonesia  (BI ) yang berfungsi sebagai Bank sentral dan Bank Sirkulasi terjadi setelah dikeluarkannya Undang-Undang NO. 11 Tahun 1953 dan lembaga Negara NO.40 tentang UU pokok BI yang mulai berlaku pada 1 juli 1953.

          Nasionalisasi de javasche Bank menjadi Bank Indonesia ini melengkapi  kepemilikan pemerintah RI terhadap bank-bank  peninggalan colonial Belanda. Sebelumnya, pada  Agustus 1946, pemerintah RI  secara resmi telah mengambil alih de javasche Bank Yogyakarta menjadi Bank Negara Indonesia yang dipimpin oleh Margono Djojohadikusumo.

Nasionalisasi yang dijalankan pemerintah hanya berpengaruh  positif terhadap jumlah aset yang dimiliki oleh pemerintah. Bekas perusahaan Belanda telah dikuasai oleh pemerintah. Namun demikian, tindakan tersebut tidak memiliki pengaruh yang positif terhdap peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Usaha ini bertujuan untuk mengatasi krisis keuangan saat itu dan untuk menata  ekonomi Indonesia ke arah yang lebih baik.

3.        Mengetahui sistem ekonomi gerakan benteng

Jawab :

Sistem  ekonomi gerakan benteng merupakan gagsan dari Dr.soemitro Djojohadikusumo, Menteri Perdagangan pada masa pemerintahan kabinet Natsir, September 1950-April 1951.

Sistem ekonomi gerakan benteng adalah suatu cara perbaikan dan perubahan struktur ekonomi  peninggalan belanda ke arah ekonomi nasional melalui gerakan konfrontasi ekonomi. Inti dari tujuan sistem ekonomi ini adalah untuk melindungi para pengusaha nonpribumi.

Selama 1950-1953, kurang lebih sekitar 700 pengusaha  pribumi mendapat kredit bantuan dari program ini:Dalam perkembangannya, usaha  ini  tidak mencapai tujuan. Hal ini terjadi karena  pengusaha pribumi  lamban dalam usahanya. Bahkan, ada yang menyalahgunakan bantuan pemerintah ini. Akhirnya, sistem ekonomi Gerakan Benteng mengalami kegagalan. Setelah kabinet penggantinya, yaitu cabinet Sukiman. Menteri Keuangan pada cabinet tersebut, Jusuf Wibisono , memberlakukan kebijakan pemberian kredit kepada para pengusaha pribumi. Kebijakan ini pun mengalami kegagalan.

4.        Mengetahui isi kebijakan ekonomi dalam rencana Soemitro

Jawab :

Pemerintahan kabinet Natsir dalam priode yang sama, mngeluarkan kebijakan untuk memperbaiki keadaan ekonomi, terutama dibidang industri. Kebijakan industrialisme dikenal sebagai rencana Soemitro. Sasaran kebijakan ini lebih ditekankan pada pembangunan industri dasar, antara lain pendirian pabrik semen, pabrik pemintalan, pabrik karung, peningkatan produksi pangan, perbaikan saran dan prasarana pertanian, dan masalah penanaman modal asing.

5.        Mengetahui sistem Ali-Baba dan dampak yang ditimbulkan

Jawab :

Pada masa pemerintahan kabinet Ali Sastroamidjojo I (Agustus 1954-Agustus 1955), menteri prekonomian Mr.Iskaq Cokrohadisuryo memperkenalkan sistem ekonomi baru yang dikenal dengan sistem Ali-Baba. Artinya, bentuk kerjasama ekonomiantara pengusaha pribumi yang diidentikkan dengan Ali dan penguaha Tionghoa yang diidentikkan dengan Baba. Sistem ekonomi ini lebih menekankan pada kebijakan indonesianisasi yang mendorog tumbuh berkembangnya pengusaha-pengusaha swasta nasional pribumi. Pelaksanaan sistem ekonomi Ali-Baba tidak berjalan sebagaimana mestinya. Para pengusaha pribumi akhirnya hanya dijadikan sebagai alat bagi para pengusaha Tionghoa untuk mendapatkan kredit dari pemerintah.

Memasuki zaman pemerintahan Demokrasi Terpimpin, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah. Namun, kondisi kehidupan rakyat tetap menderita. Kondisi buruk ini diperparah dengan tidak berjalannya distribusi bahan makanan dari pusat produksi kedaerah konsumsi akibat pemberontakan diberbagai daerah.  Sementara itu, jumlah uang yang beredar semakin banyak karena pemerintah terus mencetak uang tanpa kendali. Uang tersebut digunakan uang mebiayai proyek-proyek mercusuar, seperti Games of the New Emerging forces (Ganefo) dan Conference of the New Emerging Forces (Conefo). Akibatnya, Inflasi semakin tinggi dan mencapai  hingga 300%. Untuk mengatasi masalah itu, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan dengan pemotongan nilai mata uang. Misalnya, uang Rp.500,00 dihargai Rp.50,00 dan uang Rp.1000,00 dihargai Rp.100,00. Tindakan pemerintah tersebut ternyata tidak menambah perbaikan kehidupan ekonomi rakyat.

sistem Ali-Baba pada awalnya bertujuan untuk memberikan peluang kepada para pengusaha agar bisa memajukan perekonomian indonesia waktu itu dengan cara pemberian dana segar pada pengusaha tersebut. sistem ini mengalami kegagalan karena:

v  kredit yang digunakan ternyata tidak digunakan secara benar oleh para pengusaha pribumi (indonesia) dalam rangka mencari keuntungan tetapi malah dipindahkan kepada pengusaha tionghoa secara sepihak.

v  kredit yang diberikan pada awalnya dimaksudkan untujk mendorong kegiatan produksi tapi malah diselewengkan untuk kegiatan konsumsi

v  kegagalan pengusaha pribumi dalam memanfaatkan kredit secara maksimal sehingga kurang berdampak positif terhadap perekonomian indonesia waktu itu.

Alasan kegagalan Kabinet Ali

v  jatuh disebabkan adanya persoalan dalam TNI-AD, yakni soal pimpinan TNI-AD menolak pimpinan baru yang diangkat oleh Menteri Pertahanan tanpa menghiraukan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan TNI-AD.

v  Persaingan ideologi juga tampak dalam tubuh konstituante.Pada saat itu negara dalam keadaan kacau disebabkan oleh pergolakan di daerah.

v  persaingan antara kelompok agama dan nasionalis yang
berlangsung sampai awal tahun 1960-an mengakibatkan keadaan politik nasional tidak stabil.Hal tersebut sangat mengganggu jalannya pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.

v  ingin menyatukan pengusaha pribmi & tionghoa,tapi gagal karena pengusaha pribumi lebih konsumftif dibandingkan dengan pengusaha tionghoa yang menghasilkan.Menjadi ladang korupsi dan kolusi

v  Orang-orang pribumi yang terlatih dan berpengalaman terlalu sedikit

v  Kaum pribumi tidak memiliki modal kuat dan nyaris tidak mungkin untuk bersaing